Blog

Ada pendapat kalau mau mendirikan perusahaan di mulai dari pendirikan CV dulu , setelah perusahaannya untung dan besar bisa di rubah menjadi PT. Perusahaan persekutuan atau perusahaan komanditer adalah perusahaan yang memiliki 2 pemodal atau lebih. Para pemodal ini terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah sekutu yang bertanggung jawab memberikan modal ( uang ) dan tenaganya untuk kelangsungan perusahaan. Sedangkan sekutu pasif hanya menyetorkan modalnya saja. Pembagian keuntungan dari sekutu pasif dan aktif berbeda sesuai kesepakatan.

Kenapa biaya pendirian CV cuma 2.5 juta ?? kok bisa murah ?? , ya sebenarnya biaya itu relatif, ada yang bilang mahal ada yang bilang wajar, ada yg bilang murah. semua itu tergangtung profesionalisme sebagai konsultan, dan kenapa murah karena pakai NOTARIS Surabaya, dan Prosesnya cepat juga dalam waktu 3 minggu saja.

CV atau Commanditaire Vennootschap atau Persekutuan Komanditer adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang memercayakan uang atau barang kepada seseorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan. CV ini merupakan bentuk persekutuan yang didasari atas kepercayaan dan cenderung melakukan kegiatan usaha dengan modal terbatas.

Dalam perkembangannya, CV saat ini terdiri dari beberapa bentuk, seperti CV murni, CV campuran, dan CV bersaham. CV murni merupakan bentuk CV yang pertama. Dalam persekutuan ini, hanya terdapat satu sekutu komplementer, sedangkan yang lainnya adalah sekutu komanditer. Sementara, CV campuran umumnya berasal dari bentuk firma, jika firma tersebut membutuhkan tambahan modal. Sekutu firma menjadi sekutu komplementer, sedangkan sekutu tambahan menjadi sekutu komanditer.

Terakhir, CV bersaham, sesuai namanya, merupakan bentuk yang mengeluarkan saham namun tidak dapat diperjualbelikan dan sekutu komplementer maupun sekutu komanditer mengambil satu saham atau lebih. Tujuan dikeluarkannya saham ini adalah untuk menghindari terjadinya modal beku karena dalam CV, tidak mudah untuk menarik modal yang telah disetorkan.

Jika Anda ingin mendirikan suatu CV, syarat yang harus dipenuhi relatif mudah jika dibanding pendirian perusahaan perseroan misalnya. Dalam Pasal 22 KUH Dagang, tidak ada aturan tentang pendirian,pendaftara , maupun pengumumannya, sehingga CV ini dapat didirikan berdasarkan perjanjian lisan atau sepakat pihak saja.

Namun, dalam praktiknya di Indonesia, pendirian CV biasanya dilakukan melalui notaris sehingga terbit akta pendirian. Syarat-syarat untuk mendirikan suatu CV di antaranya :

1.fotokopi dokumen pendukung untuk pengurus sebagai direktur dan persero pasif atau komisaris

2.NPWP pengurus seperti direktur dan persero pasif atau komisaris, surat keterangan domisili dari pengelola gedung (jika berada di gedung),

3.Serta pasfoto berwarna, biasanya berlatar belakang merah.

Untuk surat keterangan domisili perusahaan, ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi, antara lain mengisi formulir pengajuan surat tersebut, melampirkan legalitas perusahaan berupa akta pendirian dan SK Menkumham, fotokopi kontrak atau sewa tempat usaha atau bukti kepemilikan tempat usaha, fotokopi IMB (Izin Mendirikan Bangunan), dan juga foto gedung atau ruangan tampak luar dan dalam.

AMANAH JASA adalah Biro Jasa Pengurusan Perizinan Badan Usaha dan Legalitas yang sudah menangani 1000 klien.

Jadilah salah satu dari klien AMANAH JASA dan bangun perusahaan anda sendiri. Mudah dan Terjamin.

Jasa kami meliputi :

Jasa Pengurusan NIB, UD, CV, SIUP & TDP

Jasa Perpanjangan NIB, UD, CV, PT, SIUP & TDP

Jasa Perubahan pengurus NIB, UD, CV, & PT

Jasa Pengurusan API (Importir) NIK (Exportir)

Jasa Pengurusan IUJK (Izin Kontraktor)

Jasa Pengurusan IUJPT (Izin Transportasi)

CV

Ada pendapat kalau mau mendirikan perusahaan di mulai dari pendirikan CV dulu , setelah perusahaannya untung dan besar bisa di rubah menjadi PT. Perusahaan persekutuan atau perusahaan komanditer adalah perusahaan yang memiliki 2 pemodal atau lebih. Para pemodal ini terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah sekutu yang bertanggung jawab memberikan modal ( uang ) dan tenaganya untuk kelangsungan perusahaan. Sedangkan sekutu pasif hanya menyetorkan modalnya saja. Pembagian keuntungan dari sekutu pasif dan aktif berbeda sesuai kesepakatan.

Kenapa biaya pendirian CV cuma 2 juta ?? kok bisa murah ?? , ya sebenarnya biaya itu relatif, ada yang bilang mahal ada yang bilang wajar, ada yg bilang murah. semua itu tergangtung profesionalisme sebagai konsultan, dan kenapa murah karena pakai NOTARIS , dan Prosesnya cepat juga dalam waktu 3 minggu saja.

CV atau Commanditaire Vennootschap atau Persekutuan Komanditer adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang memercayakan uang atau barang kepada seseorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan. CV ini merupakan bentuk persekutuan yang didasari atas kepercayaan dan cenderung melakukan kegiatan usaha dengan modal terbatas.

Dalam perkembangannya, CV saat ini terdiri dari beberapa bentuk, seperti CV murni, CV campuran, dan CV bersaham. CV murni merupakan bentuk CV yang pertama. Dalam persekutuan ini, hanya terdapat satu sekutu komplementer, sedangkan yang lainnya adalah sekutu komanditer. Sementara, CV campuran umumnya berasal dari bentuk firma, jika firma tersebut membutuhkan tambahan modal. Sekutu firma menjadi sekutu komplementer, sedangkan sekutu tambahan menjadi sekutu komanditer.

Terakhir, CV bersaham, sesuai namanya, merupakan bentuk yang mengeluarkan saham namun tidak dapat diperjualbelikan dan sekutu komplementer maupun sekutu komanditer mengambil satu saham atau lebih. Tujuan dikeluarkannya saham ini adalah untuk menghindari terjadinya modal beku karena dalam CV, tidak mudah untuk menarik modal yang telah disetorkan.

Jika Anda ingin mendirikan suatu CV, syarat yang harus dipenuhi relatif mudah jika dibanding pendirian perusahaan perseroan misalnya. Dalam Pasal 22 KUH Dagang, tidak ada aturan tentang pendirian,pendaftara , maupun pengumumannya, sehingga CV ini dapat didirikan berdasarkan perjanjian lisan atau sepakat pihak saja.

Namun, dalam praktiknya di Indonesia, pendirian CV biasanya dilakukan melalui notaris sehingga terbit akta pendirian. Syarat-syarat untuk mendirikan suatu CV di antaranya :

1. 1.fotokopi dokumen pendukung untuk pengurus sebagai direktur dan persero pasif atau komisaris
2. 2.NPWP pengurus seperti direktur dan persero pasif atau komisaris, surat keterangan domisili dari pengelola gedung (jika berada di gedung),
3. Serta pasfoto berwarna, biasanya berlatar belakang merah.

Untuk surat keterangan domisili perusahaan, ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi, antara lain mengisi formulir pengajuan surat tersebut, melampirkan legalitas perusahaan berupa akta pendirian dan SK Menkumham, fotokopi kontrak atau sewa tempat usaha atau bukti kepemilikan tempat usaha, fotokopi IMB (Izin Mendirikan Bangunan), dan juga foto gedung atau ruangan tampak luar dan dalam.

AMANAH JASA adalah Biro Jasa Pengurusan Perizinan Badan Usaha dan Legalitas yang sudah menangani 1000 klien.

Jadilah salah satu dari klien AMANAH JASA dan bangun perusahaan anda sendiri. Mudah dan Terjamin.

Jasa kami meliputi :

Jasa Pengurusan NIB, UD, CV, SIUP & TDP

Jasa Perpanjangan NIB, UD, CV, PT, SIUP & TDP

Jasa Perubahan pengurus NIB, UD, CV, & PT

Jasa Pengurusan API (Importir) NIK (Exportir)

Jasa Pengurusan IUJK (Izin Kontraktor)

Jasa Pengurusan IUJPT (Izin Transportasi)

CV

Ada pendapat kalau mau mendirikan perusahaan di mulai dari pendirikan CV dulu , setelah perusahaannya untung dan besar bisa di rubah menjadi PT. Perusahaan persekutuan atau perusahaan komanditer adalah perusahaan yang memiliki 2 pemodal atau lebih. Para pemodal ini terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah sekutu yang bertanggung jawab memberikan modal ( uang ) dan tenaganya untuk kelangsungan perusahaan. Sedangkan sekutu pasif hanya menyetorkan modalnya saja. Pembagian keuntungan dari sekutu pasif dan aktif berbeda sesuai kesepakatan.

Kenapa biaya pendirian CV cuma 2 juta ?? kok bisa murah ?? , ya sebenarnya biaya itu relatif, ada yang bilang mahal ada yang bilang wajar, ada yg bilang murah. semua itu tergangtung profesionalisme sebagai konsultan, dan kenapa murah karena pakai NOTARIS , dan Prosesnya cepat juga dalam waktu 3 minggu saja.

CV atau Commanditaire Vennootschap atau Persekutuan Komanditer adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang memercayakan uang atau barang kepada seseorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan. CV ini merupakan bentuk persekutuan yang didasari atas kepercayaan dan cenderung melakukan kegiatan usaha dengan modal terbatas.

Dalam perkembangannya, CV saat ini terdiri dari beberapa bentuk, seperti CV murni, CV campuran, dan CV bersaham. CV murni merupakan bentuk CV yang pertama. Dalam persekutuan ini, hanya terdapat satu sekutu komplementer, sedangkan yang lainnya adalah sekutu komanditer. Sementara, CV campuran umumnya berasal dari bentuk firma, jika firma tersebut membutuhkan tambahan modal. Sekutu firma menjadi sekutu komplementer, sedangkan sekutu tambahan menjadi sekutu komanditer.

Terakhir, CV bersaham, sesuai namanya, merupakan bentuk yang mengeluarkan saham namun tidak dapat diperjualbelikan dan sekutu komplementer maupun sekutu komanditer mengambil satu saham atau lebih. Tujuan dikeluarkannya saham ini adalah untuk menghindari terjadinya modal beku karena dalam CV, tidak mudah untuk menarik modal yang telah disetorkan.

Jika Anda ingin mendirikan suatu CV, syarat yang harus dipenuhi relatif mudah jika dibanding pendirian perusahaan perseroan misalnya. Dalam Pasal 22 KUH Dagang, tidak ada aturan tentang pendirian,pendaftara , maupun pengumumannya, sehingga CV ini dapat didirikan berdasarkan perjanjian lisan atau sepakat pihak saja.

Namun, dalam praktiknya di Indonesia, pendirian CV biasanya dilakukan melalui notaris sehingga terbit akta pendirian. Syarat-syarat untuk mendirikan suatu CV di antaranya :

1. 1.fotokopi dokumen pendukung untuk pengurus sebagai direktur dan persero pasif atau komisaris
2. 2.NPWP pengurus seperti direktur dan persero pasif atau komisaris, surat keterangan domisili dari pengelola gedung (jika berada di gedung),
3. Serta pasfoto berwarna, biasanya berlatar belakang merah.

Untuk surat keterangan domisili perusahaan, ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi, antara lain mengisi formulir pengajuan surat tersebut, melampirkan legalitas perusahaan berupa akta pendirian dan SK Menkumham, fotokopi kontrak atau sewa tempat usaha atau bukti kepemilikan tempat usaha, fotokopi IMB (Izin Mendirikan Bangunan), dan juga foto gedung atau ruangan tampak luar dan dalam.

AMANAH JASA adalah Biro Jasa Pengurusan Perizinan Badan Usaha dan Legalitas yang sudah menangani 1000 klien.

Jadilah salah satu dari klien AMANAH JASA dan bangun perusahaan anda sendiri. Mudah dan Terjamin.

Jasa kami meliputi :

Jasa Pengurusan NIB, UD, CV, SIUP & TDP

Jasa Perpanjangan NIB, UD, CV, PT, SIUP & TDP

Jasa Perubahan pengurus NIB, UD, CV, & PT

Jasa Pengurusan API (Importir) NIK (Exportir)

Jasa Pengurusan IUJK (Izin Kontraktor)

Jasa Pengurusan IUJPT (Izin Transportasi)

Ada pendapat kalau mau mendirikan perusahaan di mulai dari pendirikan CV dulu , setelah perusahaannya untung dan besar bisa di rubah menjadi PT. Perusahaan persekutuan atau perusahaan komanditer adalah perusahaan yang memiliki 2 pemodal atau lebih. Para pemodal ini terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah sekutu yang bertanggung jawab memberikan modal ( uang ) dan tenaganya untuk kelangsungan perusahaan. Sedangkan sekutu pasif hanya menyetorkan modalnya saja. Pembagian keuntungan dari sekutu pasif dan aktif berbeda sesuai kesepakatan.

Kenapa biaya pendirian CV cuma 2.5 juta ?? kok bisa murah ?? , ya sebenarnya biaya itu relatif, ada yang bilang mahal ada yang bilang wajar, ada yg bilang murah. semua itu tergangtung profesionalisme sebagai konsultan, dan kenapa murah karena pakai NOTARIS Surabaya, dan Prosesnya cepat juga dalam waktu 3 minggu saja.

CV atau Commanditaire Vennootschap atau Persekutuan Komanditer adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang memercayakan uang atau barang kepada seseorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan. CV ini merupakan bentuk persekutuan yang didasari atas kepercayaan dan cenderung melakukan kegiatan usaha dengan modal terbatas.

Dalam perkembangannya, CV saat ini terdiri dari beberapa bentuk, seperti CV murni, CV campuran, dan CV bersaham. CV murni merupakan bentuk CV yang pertama. Dalam persekutuan ini, hanya terdapat satu sekutu komplementer, sedangkan yang lainnya adalah sekutu komanditer. Sementara, CV campuran umumnya berasal dari bentuk firma, jika firma tersebut membutuhkan tambahan modal. Sekutu firma menjadi sekutu komplementer, sedangkan sekutu tambahan menjadi sekutu komanditer.

Terakhir, CV bersaham, sesuai namanya, merupakan bentuk yang mengeluarkan saham namun tidak dapat diperjualbelikan dan sekutu komplementer maupun sekutu komanditer mengambil satu saham atau lebih. Tujuan dikeluarkannya saham ini adalah untuk menghindari terjadinya modal beku karena dalam CV, tidak mudah untuk menarik modal yang telah disetorkan.

Jika Anda ingin mendirikan suatu CV, syarat yang harus dipenuhi relatif mudah jika dibanding pendirian perusahaan perseroan misalnya. Dalam Pasal 22 KUH Dagang, tidak ada aturan tentang pendirian,pendaftara , maupun pengumumannya, sehingga CV ini dapat didirikan berdasarkan perjanjian lisan atau sepakat pihak saja.

Namun, dalam praktiknya di Indonesia, pendirian CV biasanya dilakukan melalui notaris sehingga terbit akta pendirian. Syarat-syarat untuk mendirikan suatu CV di antaranya :

1.fotokopi dokumen pendukung untuk pengurus sebagai direktur dan persero pasif atau komisaris

2.NPWP pengurus seperti direktur dan persero pasif atau komisaris, surat keterangan domisili dari pengelola gedung (jika berada di gedung),

3.Serta pasfoto berwarna, biasanya berlatar belakang merah.

Untuk surat keterangan domisili perusahaan, ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi, antara lain mengisi formulir pengajuan surat tersebut, melampirkan legalitas perusahaan berupa akta pendirian dan SK Menkumham, fotokopi kontrak atau sewa tempat usaha atau bukti kepemilikan tempat usaha, fotokopi IMB (Izin Mendirikan Bangunan), dan juga foto gedung atau ruangan tampak luar dan dalam.

AMANAH JASA adalah Biro Jasa Pengurusan Perizinan Badan Usaha dan Legalitas yang sudah menangani 1000 klien.

Jadilah salah satu dari klien AMANAH JASA dan bangun perusahaan anda sendiri. Mudah dan Terjamin.

Jasa kami meliputi :

Jasa Pengurusan NIB, UD, CV, SIUP & TDP

Jasa Perpanjangan NIB, UD, CV, PT, SIUP & TDP

Jasa Perubahan pengurus NIB, UD, CV, & PT

Jasa Pengurusan API (Importir) NIK (Exportir)

Jasa Pengurusan IUJK (Izin Kontraktor)

Jasa Pengurusan IUJPT (Izin Transportasi)

Setiap pelaku usaha di bidang  jasa konstruksi tentu pastinya selalu berhubungan erat dengan yang namanya perizinan bukan,oleh  karna disetiap jasa yang diberikan oleh pelaku usaha ini maka harus terlebih dahulu mengurus perizinan yang berkaitan dengan bidang usaha yang akan akan dilakukan/dijalani ,sebab apabila perizinan usaha tersebut tidak tidak didapatkan sebelum proyek berjalan maka usaha tersebut terancam macet dan tidak berjalan sebagaimana mestinya atau akan mendapatkan beberapa halangan dikemudian hari.

UU jasa konstruksi memberikan syarat yang berbeda bagi usaha jasa konstruksi perseorangan. Sebagai contoh TDUP (Tanda Daftar Usaha Perseorangan) adalah izin yang diberikan kepada usaha orang atau perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi. Sesuai dengan pasal 27 dan 28 UU jasa Kontruksi : Tanda Daftar Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada usaha orang perseorangan yang berdomisili di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelum mengurus SIUJK atau surat izin usaha jasa konstruksi anda harus mengurus beberapa surat-surat penting terlebih dahulu. Salah satunya adalah SKT dari singkatan Sertifikat Keterampilan yang merupakan bukti kompetensi atau bukti pengakuan formal serta kemampuan profesi keterampilan yang dikeluarkan oleh LPJK. Selanjutnya anda juga sebaiknya mengurus persyaratan lain seperti SKA sebagai bukti kompetensi serta kemampuan profesi keahlian dalam bidang jasa konstruksi.

Mengurus surat izin usaha jasa konstruksi anda wajib memiliki SBU atau Sertifikat Badan Usaha yang merupakan tanda bukti atas pengakuan formal pada tingkat ataupun kedalaman kompetensi serta kemampuan kontraktor atau pelaksana konstruksi dan konsultan atau pengawas atau perencana konstruksi.

Untuk pengurusan SIUJK tersebut maka diperlukan persyaratan dokumen antara lain :

– Surat Permohonan dan surat pernyataan kebenaran dokumen yang disertakan

– KTP (kartu Tanda Penduduk)

– KK (kartu Keluarga)

– NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

adapun cara untuk memiliki siujk terlebih dahulu anda harus memenangkan babak yang pertama pada waktu pelelangan dan telah lulus di dalam administrasi dari perusahan yang telah memiliki sertifikat dan telah tercantum pada website resmi lpjk. untuk mendapatkan siujk anda di popjasa yakni memerlukan beberapa persyaratan seperti berikut :

1. Fotocopy akta pendirian perusahaan yang telah terdaftar di Departemen Kehakiman / Pengadilan.
2. Fotocopy KTP Direktur Utama.
3. Fotocopy SBU yang diterbitkan LPJK.
4. Fotocopy NPWP Perusahaan.
5. Daftar Nama Personil /tenaga inti perusahaan.
6. Fotocopy Ijazah Tenaga Teknik dan pengalaman teknik dari tenaga teknik serta sertifikat keterampilan/keahlian sesuai bidangnya. (SKA/SKT)
7. Denah dan foto kantor perusahan.
8. Surat keterangan domisili perusahaan (Kop Kelurahan).
9. Daftar kepemilikan peralatan sesuai dengan sub bidang dimaksud.
10. Surat pernyataan kebenaran dokumen (Meterai 6.000).
11. Foto berwarna uk. 3×4 pemohon sebanyak 2 (dua) lembar.
12. Fotocopy SKA/SKT.

untuk mendapatkan siujk anda harus datang ke kantor yang menerbitkan siujk yakni, kantor lpjk setempat. dengan membawa semua persyaratan yang kami sebutkan di bawah ini. dengan persyaratan-persyaratan ini maka anda akan segera memiliki siujk atau surat izin usaha jasa konstruksi

apabila anda merasa malas, bosan dan anti ribet. anda dapat datang dan berkonsultasi bersama kami. kami merupakan biro jasa pengurusan perizinan badan usaha Amanah Jasa yang  bersedia membantu anda dalam pengurusan surat izin usaha jasa konstruksi (siujk) , maka anda dapat menghubungi kami :

Hotline kami :

Setiap pelaku usaha di bidang  jasa konstruksi tentu pastinya selalu berhubungan erat dengan yang namanya perizinan bukan,oleh  karna disetiap jasa yang diberikan oleh pelaku usaha ini maka harus terlebih dahulu mengurus perizinan yang berkaitan dengan bidang usaha yang akan akan dilakukan/dijalani ,sebab apabila perizinan usaha tersebut tidak tidak didapatkan sebelum proyek berjalan maka usaha tersebut terancam macet dan tidak berjalan sebagaimana mestinya atau akan mendapatkan beberapa halangan dikemudian hari.

UU jasa konstruksi memberikan syarat yang berbeda bagi usaha jasa konstruksi perseorangan. Sebagai contoh TDUP (Tanda Daftar Usaha Perseorangan) adalah izin yang diberikan kepada usaha orang atau perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi. Sesuai dengan pasal 27 dan 28 UU jasa Kontruksi : Tanda Daftar Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada usaha orang perseorangan yang berdomisili di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelum mengurus SIUJK atau surat izin usaha jasa konstruksi anda harus mengurus beberapa surat-surat penting terlebih dahulu. Salah satunya adalah SKT dari singkatan Sertifikat Keterampilan yang merupakan bukti kompetensi atau bukti pengakuan formal serta kemampuan profesi keterampilan yang dikeluarkan oleh LPJK. Selanjutnya anda juga sebaiknya mengurus persyaratan lain seperti SKA sebagai bukti kompetensi serta kemampuan profesi keahlian dalam bidang jasa konstruksi.

Mengurus surat izin usaha jasa konstruksi anda wajib memiliki SBU atau Sertifikat Badan Usaha yang merupakan tanda bukti atas pengakuan formal pada tingkat ataupun kedalaman kompetensi serta kemampuan kontraktor atau pelaksana konstruksi dan konsultan atau pengawas atau perencana konstruksi.

Untuk pengurusan SIUJK tersebut maka diperlukan persyaratan dokumen antara lain :

– Surat Permohonan dan surat pernyataan kebenaran dokumen yang disertakan

– KTP (kartu Tanda Penduduk)

– KK (kartu Keluarga)

– NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

adapun cara untuk memiliki siujk terlebih dahulu anda harus memenangkan babak yang pertama pada waktu pelelangan dan telah lulus di dalam administrasi dari perusahan yang telah memiliki sertifikat dan telah tercantum pada website resmi lpjk. untuk mendapatkan siujk anda di popjasa yakni memerlukan beberapa persyaratan seperti berikut :

1. Fotocopy akta pendirian perusahaan yang telah terdaftar di Departemen Kehakiman / Pengadilan.
2. Fotocopy KTP Direktur Utama.
3. Fotocopy SBU yang diterbitkan LPJK.
4. Fotocopy NPWP Perusahaan.
5. Daftar Nama Personil /tenaga inti perusahaan.
6. Fotocopy Ijazah Tenaga Teknik dan pengalaman teknik dari tenaga teknik serta sertifikat keterampilan/keahlian sesuai bidangnya. (SKA/SKT)
7. Denah dan foto kantor perusahan.
8. Surat keterangan domisili perusahaan (Kop Kelurahan).
9. Daftar kepemilikan peralatan sesuai dengan sub bidang dimaksud.
10. Surat pernyataan kebenaran dokumen (Meterai 6.000).
11. Foto berwarna uk. 3×4 pemohon sebanyak 2 (dua) lembar.
12. Fotocopy SKA/SKT.

untuk mendapatkan siujk anda harus datang ke kantor yang menerbitkan siujk yakni, kantor lpjk setempat. dengan membawa semua persyaratan yang kami sebutkan di bawah ini. dengan persyaratan-persyaratan ini maka anda akan segera memiliki siujk atau surat izin usaha jasa konstruksi

apabila anda merasa malas, bosan dan anti ribet. anda dapat datang dan berkonsultasi bersama kami. kami merupakan biro jasa pengurusan perizinan badan usaha Amanah Jasa yang  bersedia membantu anda dalam pengurusan surat izin usaha jasa konstruksi (siujk) , maka anda dapat menghubungi kami :

Hotline kami :

Setiap pelaku usaha di bidang  jasa konstruksi tentu pastinya selalu berhubungan erat dengan yang namanya perizinan bukan,oleh  karna disetiap jasa yang diberikan oleh pelaku usaha ini maka harus terlebih dahulu mengurus perizinan yang berkaitan dengan bidang usaha yang akan akan dilakukan/dijalani ,sebab apabila perizinan usaha tersebut tidak tidak didapatkan sebelum proyek berjalan maka usaha tersebut terancam macet dan tidak berjalan sebagaimana mestinya atau akan mendapatkan beberapa halangan dikemudian hari.

UU jasa konstruksi memberikan syarat yang berbeda bagi usaha jasa konstruksi perseorangan. Sebagai contoh TDUP (Tanda Daftar Usaha Perseorangan) adalah izin yang diberikan kepada usaha orang atau perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi. Sesuai dengan pasal 27 dan 28 UU jasa Kontruksi : Tanda Daftar Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada usaha orang perseorangan yang berdomisili di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelum mengurus SIUJK atau surat izin usaha jasa konstruksi anda harus mengurus beberapa surat-surat penting terlebih dahulu. Salah satunya adalah SKT dari singkatan Sertifikat Keterampilan yang merupakan bukti kompetensi atau bukti pengakuan formal serta kemampuan profesi keterampilan yang dikeluarkan oleh LPJK. Selanjutnya anda juga sebaiknya mengurus persyaratan lain seperti SKA sebagai bukti kompetensi serta kemampuan profesi keahlian dalam bidang jasa konstruksi.

Mengurus surat izin usaha jasa konstruksi anda wajib memiliki SBU atau Sertifikat Badan Usaha yang merupakan tanda bukti atas pengakuan formal pada tingkat ataupun kedalaman kompetensi serta kemampuan kontraktor atau pelaksana konstruksi dan konsultan atau pengawas atau perencana konstruksi.

Untuk pengurusan SIUJK tersebut maka diperlukan persyaratan dokumen antara lain :

– Surat Permohonan dan surat pernyataan kebenaran dokumen yang disertakan

– KTP (kartu Tanda Penduduk)

– KK (kartu Keluarga)

– NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

adapun cara untuk memiliki siujk terlebih dahulu anda harus memenangkan babak yang pertama pada waktu pelelangan dan telah lulus di dalam administrasi dari perusahan yang telah memiliki sertifikat dan telah tercantum pada website resmi lpjk. untuk mendapatkan siujk anda di AMANAH JASA yakni memerlukan beberapa persyaratan seperti berikut :

1. Fotocopy akta pendirian perusahaan yang telah terdaftar di Departemen Kehakiman / Pengadilan.
2. Fotocopy KTP Direktur Utama.
3. Fotocopy SBU yang diterbitkan LPJK.
4. Fotocopy NPWP Perusahaan.
5. Daftar Nama Personil /tenaga inti perusahaan.
6. Fotocopy Ijazah Tenaga Teknik dan pengalaman teknik dari tenaga teknik serta sertifikat keterampilan/keahlian sesuai bidangnya. (SKA/SKT)
7. Denah dan foto kantor perusahan.
8. Surat keterangan domisili perusahaan (Kop Kelurahan).
9. Daftar kepemilikan peralatan sesuai dengan sub bidang dimaksud.
10. Surat pernyataan kebenaran dokumen (Meterai 6.000).
11. Foto berwarna uk. 3×4 pemohon sebanyak 2 (dua) lembar.
12. Fotocopy SKA/SKT.

untuk mendapatkan siujk anda harus datang ke kantor yang menerbitkan siujk yakni, kantor lpjk setempat. dengan membawa semua persyaratan yang kami sebutkan di bawah ini. dengan persyaratan-persyaratan ini maka anda akan segera memiliki siujk atau surat izin usaha jasa konstruksi

apabila anda merasa malas, bosan dan anti ribet. anda dapat datang dan berkonsultasi bersama kami. kami merupakan biro jasa pengurusan perizinan badan usaha popjasa yang  bersedia membantu anda dalam pengurusan surat izin usaha jasa konstruksi (siujk) , maka anda dapat menghubungi kami :

Hotline kami :

Generasi Milenial saat ini banyak yang ingin menjalankan usaha di bidang yang disukainya. Karena hobi traveling dan sudah punya banyak kenalan di beberapa tempat wisata, banyak yang melirik bidang Pariwisata untuk digeluti menjadi suatu bisnis. Sektor bisnis pariwisata di Indonesia berkembang cukup pesat yang ditandai dengan banyak bermunculan hotel, biro perjalanan wisata, dan jenis usaha lainnya terkait pariwisata. Terdapat sejumlah persyaratan untuk membuka usaha di bidang pariwisata, salah satunya adalah kewajiban memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau disingkat TDUP.

Dasar hukum TDUP adalah Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menegaskan bahwa untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah atau pemerintah daerah. Jenis usaha pariwisata antara lain meliputi  penyelenggara pameran, restoran, kedai kopi, katering, café, biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, daya tarik wisata, penyediaan akomodasi, jasa konsultan pariwisata, dan sebagainya.

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) adalah bukti tanda daftar yang wajib dimiliki oleh berbagai jenis usaha yang berkaitan dengan sektor pariwisata, seperti usaha Jasa Perjalanan Wisata, Penyediaan Akomodasi, Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman, Jasa Pramuwisata, Penyelenggaraan Pertemuan, dan beberapa usaha lainnya. Dokumen ini merupakan bukti resmi bahwa suatu usaha sudah terdaftar dalam Daftar Usaha Pariwisata dan dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

Terkait Jasa Perjalanan Wisata, terdapat dua jenis bidang usaha yang wajib memiliki TDUP, yaitu usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata. Biro perjalanan wisata adalah usaha yang kegiatan utamanya menyediakan jasa perjalanan atau kegiatan pariwisata (termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah, seperti paket perjalanan ibadah haji atau umroh dengan izin khusus lainnya yaitu Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Khusus (PPIHK); sementara Agen Perjalanan Wisata kegiatan utamanya adalah pemesanan tiket transportasi perjalanan wisata, penjualan paket-paket wisata yang dikemas oleh Biro Perjalanan Wisata, pemesanan akomodasi atau restoran, tiket ke obyek-obyek wisata atau pertunjukan seni, termasuk pengurusan dokumen perjalanan seperti paspor dan visa.

Pelaku usaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata. Pengusaha perseorangan tersebut dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.

Syarat TDUP adalah :

1.Sertifikasi yg dimiliki

2.fc ktp pemohon

3.fc akte pendirian+pengesahan

4.fc sertifikat tempat usaha atau surat sewa

5.fc npwp perusahaan

6.fc IMB(peruntukan nya harus berbunyi kantor)

7.fc dokumen SPPL atau UKL-UPL

Tahapan TDUP adalah :

1.Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke loket pelayanan dan informasi Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA)

2.Berkas permohonan diverifikasi dan diperiksa secara administasi, jika belum lengkap maka dikembalikan ke pemohon melalui lembar kekurangan berkas; jika sudah lengkap maka pemohon diberikan tanda terima

3.Jika diperlukan dilakukan verifikasi persyaratan teknis

4.Berkas permohonan dikirimkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan cara scan/upload dokumen

5.Draft teknis izin dibuat

6.Permohonan diserahkan ke loket khusus untuk dicetak draft Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dan mengganti tanda terima permohonan; jika dibutuhkan melengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Lalu Lintas (AMDAL Lalin), Drainase, dan Gambar Teknis

7.Pemberitahuan ke pemohon melalui sms

8.Untuk izin yang dikenakan retribusi maka pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Jatim

9.SK izin diambil di UPTSA

AMANAH JASA adalah Biro Jasa Pengurusan Perizinan Badan Usaha dan Legalitas yang sudah menangani 1000 klien.

Hubungi :

Generasi Milenial saat ini banyak yang ingin menjalankan usaha di bidang yang disukainya. Karena hobi traveling dan sudah punya banyak kenalan di beberapa tempat wisata, banyak yang melirik bidang Pariwisata untuk digeluti menjadi suatu bisnis. Sektor bisnis pariwisata di Indonesia berkembang cukup pesat yang ditandai dengan banyak bermunculan hotel, biro perjalanan wisata, dan jenis usaha lainnya terkait pariwisata. Terdapat sejumlah persyaratan untuk membuka usaha di bidang pariwisata, salah satunya adalah kewajiban memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau disingkat TDUP.

Dasar hukum TDUP adalah Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menegaskan bahwa untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah atau pemerintah daerah. Jenis usaha pariwisata antara lain meliputi  penyelenggara pameran, restoran, kedai kopi, katering, café, biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, daya tarik wisata, penyediaan akomodasi, jasa konsultan pariwisata, dan sebagainya.

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) adalah bukti tanda daftar yang wajib dimiliki oleh berbagai jenis usaha yang berkaitan dengan sektor pariwisata, seperti usaha Jasa Perjalanan Wisata, Penyediaan Akomodasi, Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman, Jasa Pramuwisata, Penyelenggaraan Pertemuan, dan beberapa usaha lainnya. Dokumen ini merupakan bukti resmi bahwa suatu usaha sudah terdaftar dalam Daftar Usaha Pariwisata dan dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

Terkait Jasa Perjalanan Wisata, terdapat dua jenis bidang usaha yang wajib memiliki TDUP, yaitu usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata. Biro perjalanan wisata adalah usaha yang kegiatan utamanya menyediakan jasa perjalanan atau kegiatan pariwisata (termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah, seperti paket perjalanan ibadah haji atau umroh dengan izin khusus lainnya yaitu Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Khusus (PPIHK); sementara Agen Perjalanan Wisata kegiatan utamanya adalah pemesanan tiket transportasi perjalanan wisata, penjualan paket-paket wisata yang dikemas oleh Biro Perjalanan Wisata, pemesanan akomodasi atau restoran, tiket ke obyek-obyek wisata atau pertunjukan seni, termasuk pengurusan dokumen perjalanan seperti paspor dan visa.

Pelaku usaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata. Pengusaha perseorangan tersebut dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.

Syarat TDUP adalah :

1.Sertifikasi yg dimiliki

2.fc ktp pemohon

3.fc akte pendirian+pengesahan

4.fc sertifikat tempat usaha atau surat sewa

5.fc npwp perusahaan

6.fc IMB(peruntukan nya harus berbunyi kantor)

7.fc dokumen SPPL atau UKL-UPL

Tahapan TDUP adalah :

1.Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke loket pelayanan dan informasi Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA)

2.Berkas permohonan diverifikasi dan diperiksa secara administasi, jika belum lengkap maka dikembalikan ke pemohon melalui lembar kekurangan berkas; jika sudah lengkap maka pemohon diberikan tanda terima

3.Jika diperlukan dilakukan verifikasi persyaratan teknis

4.Berkas permohonan dikirimkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan cara scan/upload dokumen

5.Draft teknis izin dibuat

6.Permohonan diserahkan ke loket khusus untuk dicetak draft Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dan mengganti tanda terima permohonan; jika dibutuhkan melengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Lalu Lintas (AMDAL Lalin), Drainase, dan Gambar Teknis

7.Pemberitahuan ke pemohon melalui sms

8.Untuk izin yang dikenakan retribusi maka pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Jatim

9.SK izin diambil di UPTSA

AMANAH JASA adalah Biro Jasa Pengurusan Perizinan Badan Usaha dan Legalitas yang sudah menangani 1000 klien.

Hubungi :

Generasi Milenial saat ini banyak yang ingin menjalankan usaha di bidang yang disukainya. Karena hobi traveling dan sudah punya banyak kenalan di beberapa tempat wisata, banyak yang melirik bidang Pariwisata untuk digeluti menjadi suatu bisnis. Sektor bisnis pariwisata di Indonesia berkembang cukup pesat yang ditandai dengan banyak bermunculan hotel, biro perjalanan wisata, dan jenis usaha lainnya terkait pariwisata. Terdapat sejumlah persyaratan untuk membuka usaha di bidang pariwisata, salah satunya adalah kewajiban memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau disingkat TDUP.

Dasar hukum TDUP adalah Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menegaskan bahwa untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah atau pemerintah daerah. Jenis usaha pariwisata antara lain meliputi  penyelenggara pameran, restoran, kedai kopi, katering, café, biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, daya tarik wisata, penyediaan akomodasi, jasa konsultan pariwisata, dan sebagainya.

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) adalah bukti tanda daftar yang wajib dimiliki oleh berbagai jenis usaha yang berkaitan dengan sektor pariwisata, seperti usaha Jasa Perjalanan Wisata, Penyediaan Akomodasi, Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman, Jasa Pramuwisata, Penyelenggaraan Pertemuan, dan beberapa usaha lainnya. Dokumen ini merupakan bukti resmi bahwa suatu usaha sudah terdaftar dalam Daftar Usaha Pariwisata dan dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

Terkait Jasa Perjalanan Wisata, terdapat dua jenis bidang usaha yang wajib memiliki TDUP, yaitu usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata. Biro perjalanan wisata adalah usaha yang kegiatan utamanya menyediakan jasa perjalanan atau kegiatan pariwisata (termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah, seperti paket perjalanan ibadah haji atau umroh dengan izin khusus lainnya yaitu Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Khusus (PPIHK); sementara Agen Perjalanan Wisata kegiatan utamanya adalah pemesanan tiket transportasi perjalanan wisata, penjualan paket-paket wisata yang dikemas oleh Biro Perjalanan Wisata, pemesanan akomodasi atau restoran, tiket ke obyek-obyek wisata atau pertunjukan seni, termasuk pengurusan dokumen perjalanan seperti paspor dan visa.

Pelaku usaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata. Pengusaha perseorangan tersebut dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.

Syarat TDUP adalah :

1.Sertifikasi yg dimiliki

2.fc ktp pemohon

3.fc akte pendirian+pengesahan

4.fc sertifikat tempat usaha atau surat sewa

5.fc npwp perusahaan

6.fc IMB(peruntukan nya harus berbunyi kantor)

7.fc dokumen SPPL atau UKL-UPL

Tahapan TDUP adalah :

1.Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke loket pelayanan dan informasi Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA)

2.Berkas permohonan diverifikasi dan diperiksa secara administasi, jika belum lengkap maka dikembalikan ke pemohon melalui lembar kekurangan berkas; jika sudah lengkap maka pemohon diberikan tanda terima

3.Jika diperlukan dilakukan verifikasi persyaratan teknis

4.Berkas permohonan dikirimkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan cara scan/upload dokumen

5.Draft teknis izin dibuat

6.Permohonan diserahkan ke loket khusus untuk dicetak draft Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dan mengganti tanda terima permohonan; jika dibutuhkan melengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Lalu Lintas (AMDAL Lalin), Drainase, dan Gambar Teknis

7.Pemberitahuan ke pemohon melalui sms

8.Untuk izin yang dikenakan retribusi maka pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank Jatim

9.SK izin diambil di UPTSA

AMANAH JASA adalah Biro Jasa Pengurusan Perizinan Badan Usaha dan Legalitas yang sudah menangani 1000 klien.

Hubungi :